BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA IKUTI “BAWASLU MEMBELAJARKAN VOL. 2”, SUSUN RESUME MATERI TITIK RAWAN PENANGANAN PELANGGARAN HINGGA PROBLEMATIKA REKAPITULASI SUARA
|
Palangka Raya – Bawaslu Kota Palangka Raya mengikuti Serial Diskusi “Bawaslu Membelajarkan Volume 2” bertema Penguatan dan Pendalaman Substansi Materi Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu RI, Rabu (18/11/2026). Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom, dan jajaran Bawaslu Kota Palangka Raya mengikutinya dari ruang Zoom masing-masing. Diskusi dibuka dengan opening speech Anggota Bawaslu RI Dr. Herwyn J.H. Malonda, Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat, dan terbagi dalam dua sesi, yaitu pukul 10.00 WIB dan pukul 13.00 WIB sampai selesai. Kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman jajaran Bawaslu atas pengalaman Pemilu 2019 dan 2024 sebagai bekal menghadapi pemilu mendatang. Sebagai tindak lanjut, setiap Koordinator Divisi di Bawaslu Kota Palangka Raya menyusun resume atas materi yang disampaikan, sebagai bahan pembelajaran dan rujukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
Pada Sesi I, narasumber Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D., pengajar Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, memaparkan “Titik Rawan Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu”. Ia mengingatkan bahwa pengalaman Pemilu 2019 dan 2024 belum tentu menjadi pembelajaran bila tidak dievaluasi secara kritis. Lima titik rawan yang disorot meliputi penerimaan laporan, kualifikasi perkara, pembuktian, putusan, dan pelaksanaan putusan, di mana kesalahan pada satu tahap akan berdampak pada tahap berikutnya. Ia menegaskan bahwa amar putusan harus jelas agar dapat dilaksanakan, dan perbaikan yang diperintahkan harus benar-benar diverifikasi pelaksanaannya.
Pada Sesi II, I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., Anggota KPU RI 2007–2012, membahas “Problematika Tata Kelola Penghitungan dan Rekapitulasi Suara”. Menurutnya, akar persoalan terletak pada integritas dan independensi penyelenggara di tingkat bawah. Ia juga menyoroti ketidakakuratan DPT daring, penolakan pemilih berusia 17 tahun yang belum memiliki KTP-el, rekapitulasi berjenjang di tingkat PPK yang rawan, serta keterlambatan unggah Sirekap. Untuk itu, ia mendorong pengawasan melekat saat rekapitulasi di kecamatan, perbaikan regulasi, dan penguatan dasar hukum Sirekap.
#BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU#
Penulis dan Editor :
Humas Bawaslu Kota Palangka Raya