MASYARAKAT PUNYA PERAN AWASI PEMILU, BAWASLU DAN DPR RI PERKUAT PENGAWASAN PARTISIPATIF
|
Palangka Raya - Pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah praktik politik uang, terutama pemberian uang atau imbalan yang disertai permintaan untuk memilih calon tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak menyetujui tawaran maupun membuat kesepakatan semacam itu karena dapat berujung pada persoalan pidana pemilu.
Anggota DPR RI Perwakilan Kalimantan Tengah, H. Iwan Kurniawan, S.H., M.Si., mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap praktik politik uang dan tidak menerima kesepakatan pemberian uang dengan imbalan pilihan politik. Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M., menegaskan bahwa masyarakat harus merasa memiliki dan turut mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, pemilu merupakan proses demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasinya.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, DPR RI, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, dan Bawaslu Kota Palangka Raya, dengan fasilitas tempat dari Kelurahan Pahandut Seberang. Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, termasuk melaporkan apabila menemukan praktik politik uang. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengawasan partisipatif serta mendorong terwujudnya pemilu yang jujur dan berintegritas.
#BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU#
Penulis dan Editor :
Humas Bawaslu Kota Palangka Raya