BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA PERKUAT PEMAHAMAN TATA KELOLA DATA PEMILIH LEWAT SERIAL DISKUSI “BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2”
|
Palangka Raya – Bawaslu Kota Palangka Raya mengikuti Serial Diskusi “Bawaslu Membelajarkan Volume 2” bertema Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Tahun 2026 pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai. Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu RI ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti jajaran Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Diskusi dibuka dengan opening speech oleh Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., MH. Sesi I mengangkat topik Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih dengan dua narasumber, yakni Ilham Sahputra (Anggota KPU RI periode 2017–2022) dan Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi (Guru Besar Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi, FH Unpad).
Dalam paparannya, Ilham Sahputra mengupas problematika struktural pemutakhiran daftar pemilih, mulai dari akurasi administratif dan integritas data hingga jaminan hak konstitusional pemilih. Ia menyoroti sumber data kependudukan dan data pemilih yang belum sepenuhnya terintegrasi, potensi pemilih ganda, pemilih meninggal dunia yang masih tercatat, serta persoalan domisili dan perpindahan penduduk. Ia juga menekankan pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang didukung sinkronisasi data antara KPU, Dukcapil, dan instansi terkait. Sementara itu, Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi membahas perlindungan data pribadi pemilih, termasuk dilema antara transparansi, hak akses pengawasan, dan akuntabilitas kelembagaan. Ia mengingatkan risiko peretasan sistem, peredaran salinan DPT tanpa pengamanan memadai, hingga pencatutan NIK, serta mendorong keterbukaan informasi secara berlapis agar Bawaslu memperoleh akses data sesuai kebutuhan pengawasan dengan tetap menjaga kerahasiaan data.
Pada sesi berikutnya, Prof. Dr. Muhammad menyampaikan materi Etika dan Integritas Elektoral Leadership: Penguatan Akuntabilitas Kelembagaan. Ia menegaskan bahwa etika kepemimpinan menjadi fondasi utama penyelenggara pemilu, yang diwujudkan melalui lima prinsip kepemimpinan berintegritas, yaitu menghormati hukum, netral dan tidak memihak, transparan, akurat, serta mengutamakan pelayanan kepada pemilih. Menurutnya, kepercayaan publik sulit dipulihkan apabila penyelenggara dianggap memihak, sehingga setiap keputusan harus memiliki dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang didukung tiga elemen, yakni visual, vokal, dan verbal, agar substansi pengawasan dapat disampaikan secara komunikatif dan mudah dipahami publik. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Palangka Raya diharapkan memperoleh bekal pengetahuan yang lebih mendalam agar pengawasan pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan lebih cermat, dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi masyarakat serta integritas dan profesionalisme jajaran pengawas.
#BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU#
Penulis dan Editor :
Humas Bawaslu Kota Palangka Raya