Lompat ke isi utama

Berita

DIKENAL LEWAT JDIH, DILINDUNGI LEWAT PPID: BAWASLU DAN KPU PALANGKA RAYA PERKUAT LAYANAN INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT

DIKENAL LEWAT JDIH, DILINDUNGI LEWAT PPID: BAWASLU DAN KPU PALANGKA RAYA PERKUAT LAYANAN INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT

Palangka Raya – Bawaslu Kota Palangka Raya menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) Fasilitasi Layanan Hukum Pencegahan di Masa Non-Tahapan Tahun 2026 pada Kamis (29/10/2026) pukul 09.30 WIB di Aula Rapat Kantor Bawaslu Kota Palangka Raya. Kegiatan yang dibuka Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya, Eko Wahyu Sulistiobudi, S.E., ini menghadirkan Ria Susanti dari KPU Kota Palangka Raya sebagai narasumber. Digelar sebagai ajang berbagi informasi dan penguatan menuju Pemilu 2029–2030, rapat ini dilakukan melalui pemaparan materi tentang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi. Eko menyebut JDIH sebagai salah satu media masyarakat memperoleh informasi sekaligus bank data dengan pelayanan informasi yang bisa diberikan kepada publik. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa hukum yang sedang magang agar kelak menjadi sarjana hukum yang profesional.

Dalam pemaparannya, Ria Susanti menjelaskan bahwa KPU Kota Palangka Raya memiliki sejumlah layanan, yakni Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Forum Konsultasi Publik (FKP). “Tujuan JDIH adalah menjamin tersedianya informasi yang lengkap, akurat, mudah, dan dapat diakses publik, serta mencegah misinformasi yang berpotensi memicu sengketa di masa mendatang,” jelasnya. Ia menambahkan, setelah mengikuti Bimbingan Teknis dari KPU RI di KPU Provinsi Kalimantan Tengah, pembuatan SK kini memiliki alur pengajuan dari masing-masing divisi, tidak lagi menumpuk di divisi hukum. Adapun SPIP menjalankan rapat pleno setiap bulan dengan kartu kendali yang dilaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi, sementara PPID berperan menyaring informasi yang dikecualikan secara legal dan menjamin layanan dapat diakses semua orang, termasuk melalui fasilitas ramah disabilitas.

Pada sesi diskusi, peserta banyak menyoroti layanan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPP) terkait pencatutan identitas warga sebagai anggota partai politik. Ria Susanti menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengecek langsung melalui infopemilu.kpu.go.id dengan memasukkan NIK, dan jika terbukti tercatut, dapat datang ke KPU Kota Palangka Raya membawa e-KTP, surat pernyataan, serta tangkapan layar NIK yang tercatut. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Palangka Raya, Herly, menegaskan bahwa layanan ini berlaku baik di masa tahapan maupun non-tahapan. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada sanksi bagi partai yang mencatut identitas warga. “Memang itu termasuk pelanggaran, namun PKPU yang mengatur hal itu belum ada,” ujarnya. Kegiatan ditutup secara resmi oleh Eko Wahyu Sulistiobudi, dan Bawaslu Kota Palangka Raya menyampaikan akan ada kegiatan lanjutan pada November mendatang.

 

#BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU#

Penulis dan Editor :

Humas Bawaslu Kota Palangka Raya