DILARANG UNDANG-UNDANG, TAPI DITOLERANSI WARGA: BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA BEDAH PARADOKS POLITIK UANG
|
Palangka Raya – Bawaslu Kota Palangka Raya mengikuti Serial Diskusi “Bawaslu Membelajarkan Vol. 2” bertema Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring melalui Zoom, Kamis (19/11/2026). Kegiatan diikuti dari Kantor Bawaslu Kota Palangka Raya oleh jajaran pimpinan dan sekretariat. Diskusi digelar untuk memperdalam dan memperkuat substansi materi pengawasan melalui dua sesi: Sesi I pukul 10.00 WIB tentang transformasi digital, pengawasan berbasis teknologi, dan integritas ruang digital, serta Sesi II pukul 13.00 WIB tentang politik uang, klientelisme, dan politisasi bantuan sosial.
Pada Sesi I, Khoirunnisa Nur Agustyati, S.Sos., M.I.P. (Anggota Dewan Eksekutif ANFREL, Direktur Eksekutif Perludem 2020–2025) memaparkan ancaman AI dalam pemilu, mulai dari jaringan bot, micro-targeting pemilih, hingga konten deepfake, serta pentingnya keterbukaan data dan perlindungan data pribadi pemilih. Dr. Hurriyah (Direktur Eksekutif Puskapol UI) menambahkan bahwa disinformasi merupakan operasi pengaruh yang dapat membentuk persepsi, memperbesar polarisasi, dan mendelegitimasi hasil pemilu, sehingga pengawasan perlu bergeser dari menilai konten hoaks menjadi menelaah pola, relasi, dan dampaknya terhadap keadilan kompetisi, tanpa membatasi kritik yang sah.
Sebelum Sesi II, Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H., menyampaikan materi pengantar bahwa ketika suara dibeli, yang hilang adalah kedaulatan rakyat. Ia menyebut modus politik uang bergeser dari amplop tunai ke dompet digital hingga aset kripto, dan dari 234 dugaan pelanggaran pada Pemilu 2024, hanya 27 yang berlanjut hingga penuntutan atau vonis karena kendala pembuktian. Sesi II dilanjutkan Adi Prayitno (Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia) yang menyoroti paradoks politik uang: dilarang undang-undang, namun ditoleransi masyarakat. Berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia, 69,8 persen responden menerima uang dari calon, meski 42,4 persen di antaranya belum tentu memilih pemberinya, sedangkan 16,5 persen menolak. Sembako (41,9 persen) dan uang (27,0 persen) menjadi pemberian yang paling disukai, dan lingkaran saling membutuhkan antara calon dan pemilih inilah yang menjadi tantangan utama pencegahan.
#BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU#
Penulis dan Editor :
Humas Bawaslu Kota Palangka Raya