EVALUASI PENGAWASAN NON TAHAPAN 2026, BAWASLU PALANGKA RAYA PETAKAN KERAWANAN DINI DAN PERKUAT LITERASI KEPEMILUAN
|
Palangka Raya – Bawaslu Kota Palangka Raya menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan pada Kamis (5/11/2026) di Aula Kantor Bawaslu Kota Palangka Raya. Kegiatan bertema “Evaluasi Kinerja Pengawasan Non Tahapan 2026: Memetakan Kerawanan Dini dan Literasi Kepemiluan untuk Mitigasi Pelanggaran di Kota Palangka Raya” ini diikuti oleh Jajaran Pimpinan dan Sekretariat Bawaslu Kota Palangka Raya, serta alumni Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024, dengan narasumber Eko Wahyudi, S.Pd.AH, mantan Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya periode 2018-2023. Dalam arahan pembukaannya, Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati, S.H., M.H., berharap kegiatan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja. “Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman baru maupun saran terkait kinerja kita dalam pelaksanaan di masa non tahapan”.
Dalam pemaparannya, Eko Wahyudi menguraikan pengalamannya mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). “Pada saat saya menjabat, lebih banyak data, sekitar seribuan data yang dinyatakan meninggal. Kami lengkapi NIK-nya dan meminta rekomendasi kepada KPU untuk menghapus data-data yang dianggap meninggal,” ungkapnya. Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan sumber daya manusia pengawas. “Walaupun jumlah SDM mereka lebih banyak, kita jangan sampai kalah di SDM, dengan cara meningkatkan SDM kita,” tegasnya. Terkait pemetaan kerawanan, ia menyebut Jekan Raya dan Pahandut rawan karena densitas penduduk tinggi, potensi pelanggaran netralitas ASN di pusat pemerintahan daerah, serta kerawanan akses dan informasi di Rakumpit, Bukit Batu, dan Sebangau. “Kita jangan terpaku pada dua kecamatan saja, karena kemungkinan kejadian ada di luar dari dua itu,” katanya. Untuk memperkuat literasi kepemiluan, ia merekomendasikan program Goes to School & Campus, Forum Warga Partisipatif bersama ormas dan adat Dayak, kampanye media digital, peta kerawanan berbasis GIS, perluasan MOU dengan komunitas lokal, serta optimalisasi Pojok Pengawasan.
Diskusi berlangsung aktif dalam sesi tanya jawab, terutama soal penghapusan data pemilih yang meninggal dunia. “Jika pihak keluarga dan RT bersedia, baru bisa dinaikkan ke Disdukcapil. Yang jadi masalah, kita tahu yang bersangkutan meninggal, tetapi pihak keluarga tidak bersedia menandatangani surat keterangan,” jelas Eko Wahyudi. Rapat ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan alumni Panwaslu oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya.
#BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU#
Penulis dan Editor :
Humas Bawaslu Kota Palangka Raya