Lompat ke isi utama

Berita

MITIGASI DINI PELANGGARAN PEMILU DAN PILKADA: BAWASLU PALANGKA RAYA BAHAS POLITIK UANG, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN PENCALONAN CALEG SEBAGAI KEPALA DAERAH

MITIGASI DINI PELANGGARAN PEMILU DAN PILKADA: BAWASLU PALANGKA RAYA BAHAS POLITIK UANG, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN PENCALONAN CALEG SEBAGAI KEPALA DAERAH

Palangka Raya – Bawaslu Kota Palangka Raya menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada pada Rabu (11/11/2026) pukul 09.00 WIB di Aula Kantor Bawaslu Kota Palangka Raya. Kegiatan bertema “Evaluasi Kinerja Pengawasan Non Tahapan 2026: Memetakan Kerawanan Dini dan Literasi Kepemiluan untuk Mitigasi Pelanggaran di Kota Palangka Raya” ini dihadiri jajaran pimpinan, anggota, Kepala Sekretariat, staf, serta mahasiswa PKL UNPAR. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati, S.H., M.H., berharap rapat di masa non-tahapan ini dapat menghasilkan strategi mitigasi penanganan pelanggaran untuk menghadapi pemilu dan pilkada mendatang. Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya, Yansen, S.Pd., menambahkan bahwa agenda Pilkada dan Pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kristaten Jon, S.Th., M.Th., yang memaparkan jenis-jenis pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya. Ia juga menekankan ketelitian petugas dalam menggunakan formulir penanganan pelanggaran (Form B1–B17 untuk Pemilu dan Form A1–A17 untuk Pilkada) serta ketepatan tenggang waktu pengisian dan pengirimannya, dengan mengambil pelajaran dari kasus di Barito Utara. Menurutnya, petugas penerima laporan tidak boleh pasif, tetapi harus aktif menggali unsur 5W+1H agar syarat formil dan materil laporan terpenuhi sejak awal. Ia turut menyampaikan bahwa ketentuan alat bukti dalam KUHAP baru berkembang dari 5 menjadi 8 jenis, serta menyebut politik uang sebagai kerawanan utama dengan indeks risiko cukup tinggi.

Dalam sesi tanya jawab, peserta membahas persoalan pelimpahan kasus antara Bawaslu Provinsi dan Kota, penanganan alat peraga kampanye (APK), hingga pengisian nomor registrasi formulir laporan. Narasumber menjelaskan bahwa Bawaslu Kota dapat memanggil calon gubernur terkait dugaan pelanggaran APK, dan dapat menerima pelimpahan dari Bawaslu Provinsi untuk kasus lintas wilayah. Ia juga menyampaikan bahwa bimbingan teknis (bimtek) administrasi penanganan pelanggaran baru dapat dilaksanakan setelah tahapan pemilu/pilkada berjalan karena berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Di akhir kegiatan, narasumber mengingatkan tiga poin krusial yang perlu diwaspadai ke depan, yaitu politik uang, keterwakilan perempuan 30%, dan aturan pencalonan kepala daerah bagi anggota DPRD/caleg. Rapat ditutup dengan foto bersama seluruh peserta dan narasumber.

 

#BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU#

Penulis dan Editor :


Humas Bawaslu Kota Palangka Raya